E-government bertujuan memberikan pelayanan tanpa
adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang
panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain
itu e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance.
Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat
untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government
dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan
untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh
pemerintah.
Pemanfaatan Electronic Government
E-government juga diharapkan dapat memperbaiki
produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Adapun konsep dari e-government adalah menciptakan interaksi
yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan
masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship), Berikut penjelasannya : (Indrajit, 2006).
Government to citizens
(G2C) merupakan aplikasi pengembangan e-government yang paling umum,
yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan
interaksi dengan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan
berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari sepeti Departemen Agama membuka
situs pendaftaran bagi meraka yang berminat untuk melangsungkan ibadah
haji ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan
kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
Government to Business
(G2B), salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk
sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah
negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas
sehari-harinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan
banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah.
Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis
tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam
menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang
dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik
dan eektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan wajib pajak
dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung
besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan
pembayaran melalui internet, proses lelang proyek-proyek pemerintahan
yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dlakukan melalui situs web
mulai dari proses pengumuman sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender
itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender.
Government to Government
(G2G), meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negera untuk saling
berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari tidak hanya berkisar
ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk
memperlancar kerjasama antar entity-entiti negara seperti pemerintah
daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan
pembangunan. Berbagai penerapan yang telah berlangsung seperti hubungan
administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs
web baik ditingkat Kementrian sampai pada Pemerintah daerah.
Government to Employees
(G2E) diperuntukkan bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan para
pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah
institusi pelayanan masyarakat seperti sistem pengembangan karir pegawai
pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan adanya perbaikan kualitas
sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi,
rotasi dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi
kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah
terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik,
apotik) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi,
kejuruan) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta
keluarganya.
